Tulang Bawang, RevolusiNusantara.com-LSM SIKK-HAM Provinsi Lampung mengkritik keras tindakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang yang memberikan klarifikasi kepada awak media terkait polemik dugaan penggunaan uang dari Puskesmas. Senin 20 Juli 2026
Kritikan itu disampaikan Direktur LSM SIKK-HAM, Junaidi Arsyad, saat menerima awak media di kantornya Jl. 5 Ujung, Kel. Gunung Ilir, Sabtu 18 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.
Direktur LSM SIKK-HAM Provinsi Lampung, Junaidi Arsyad, menegaskan:
“Terkait dengan pemberitaan media atas polemik adanya penggunaan uang dari PKM yang diindikasikan dilakukan dengan cara melawan hukum, Junaidi Arsyad, Direktur LSM SIKK-HAM Provinsi Lampung, menegaskan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Sekretarisnya adalah pernyataan yang menyesatkan, dikarenakan jelas yang digunakan uang tersebut berasal dari Dana BOK PKM. Dan patut diduga bahwa Dinas Kesehatan Tuba memiliki keterkaitan atas pengepulan yang dilakukan melalui perintah kepada Kepala Puskesmas melalui Ketua Forum.
“Dan titik persoalan ada pada dasar hukum pembentukan Forum Kepala Puskesmas dan ditetapkannya Ketua Forumnya. Hal ini terindikasi bahwa Dinas Kesehatan dapat membisikkan azas yang sesat itu dibisikkan kepada Ketua Forum untuk meminta sesuatu dan lain hal.” Bongkarnya.
“Hal ini, pernyataan Sekretaris Dinkes selaras dengan perbuatan Kepala Puskesmas yang salah satunya adalah sebagai pengepul dana gotong royong yang diindikasikan sebagai upeti, akan tetapi dikemas dengan bahasa bahwa semua itu dana pribadi yang dipergunakan.
“Dan selama ini terindikasi pula pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan dengan cara melawan hukum, alias dibuat laporan kegiatan fiktif. Untuk memastikannya, akan kita usik secara hukum dan kami akan meminta kepada Penegak Hukum untuk melihat rekening korannya, kemana saja aliran dana tersebut.” Tegasnya Junaidi Arsad.
“Ini bukan lagi soal iuran. Ini adalah bentuk dugaan pelegalan praktik pungli berjamaah dengan mengatasnamakan forum. Jika hari ini kita diam, maka besok rekening Puskesmas akan jadi ATM pribadi pejabat!.
“Dinas Kesehatan jangan berlindung di balik kata ‘dana pribadi’. Selama uang itu keluar masuk rekening negara, maka itu uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu ke mana larinya!” Kecam Junaudi.
“Kami beri waktu 14 hari. Jika tidak ada audit terbuka, maka kami pastikan kasus ini masuk ke kejaksaan Negri Menggala dan ke meja APH. Kami tidak akan biarkan uang rakyat diduga dikorbankan demi melindungi kepentingan segelintir orang!.
“Jangan jadikan Kepala Puskesmas sebagai domba kurban. Mereka diduga diperintah, ditekan, lalu disuruh tanggung jawab sendiri. Sementara aktor intelektualnya duduk tenang di kantor Dinas!” Desaknya junaidi.
“Ini dugaan pola lama. Dinas jadi sutradara, Ketua Forum jadi sutradara lapangan, Kepala Puskesmas jadi korban. Ujung-ujungnya rakyat yang jadi sapi perah!.
“Kami pertanyakan kinerja hukum di Tuba. Masa kasus yang diduga sejelas ini, dengan bukti transfer dari rekening negara, masih bisa ditutup dengan narasi ‘iuran pribadi’? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas!” Kata Junaidi lagi.
“Jika APH dan Inspektorat masih bungkam, maka kami anggap ini dugaan pembiaran. Dan pembiaran terhadap korupsi adalah bagian dari korupsi itu sendiri. Catat itu!.
“Kami bukan menuduh. Kami sedang membongkar. Karena bau busuknya sudah tercium sampai ke desa. Dan jika hari ini tidak dibongkar, maka besok anak cucu kita yang akan bayar hutang korupsi ini!” Pungkas Junaidi .
Atas temuan dan dugaan tersebut, LSM SIKK-HAM mendesak Aparat Penegak Hukum segera melakukan audit terhadap rekening Puskesmas yang diduga digunakan untuk transaksi iuran forum.
(Zulkifli)
