350 Tahun Dijajah Rakyat Mampu, 81 Tahun Merdeka Kok Terasa Susah!.
revolusinusantara.com Tulang Bawang – 17 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum perayaan 81 tahun Indonesia merdeka. Namun di balik gegap gempita upacara dan pernak-pernik kemerdekaan, muncul pertanyaan besar: sudahkah kemerdekaan itu benar-benar dirasakan seluruh rakyat? Tulang Bawang, 3 Agustus 2026.
Sejarah mencatat bangsa ini dijajah selama lebih dari 350 tahun. Mulai dari Portugis, Belanda, hingga Jepang. Penjajahan itu merampas tanah, tenaga, dan martabat. Para pahlawan tumpah darah agar kata “merdeka” bukan sekadar slogan. Kini 81 tahun telah berlalu sejak Proklamasi 1945. Waktu yang cukup panjang untuk berbenah.
Namun realitas di lapangan diduga menunjukkan hal yang berbeda. Alih-alih lepas dari belenggu, sebagian rakyat seakan masih terkungkung dalam lingkaran masalah yang sama: korupsi, hukum yang tumpul ke atas, dan ketimpangan.
Padahal kita punya kompas bangsa: 5 Sila Pancasila. Tapi hari ini seakan hanya menjadi hafalan saat upacara.
Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Diduga nilai gotong royong dan saling menghormati terkikis. Bantuan sosial yang seharusnya tepat sasaran sering salah alamat. Yang dekat dengan oknum, duluan dapat.
Sila 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Diduga tidak sepenuhnya berjalan bagi rakyat kecil. Di puskesmas, rakyat kecil antre sejak subuh. Sementara oknum bisa meminta “uang pelicin” agar cepat dilayani. Di hukum juga sama. Mencuri karena lapar bisa dipenjara. Sementara kasus korupsi dengan nilai fantastis sering mandek.
Sila 3, 4, 5: Persatuan Indonesia, Kerakyatan, Keadilan Sosial. Seharusnya kekayaan negara dinikmati bersama. Kenyataannya, proyek jalan rusak, sekolah bocor, pupuk langka. Tapi laporan SPJ-nya 100%.
Realita yang masih kita rasakan hari ini Sekolah masih mahal. Banyak orang tua harus ngutang demi bayar SPP dan buku. Berobat masih panjang antreannya, obat sering kosong, sementara yang punya uang bisa langsung dilayani. Masih banyak masyarakat yang kelaparan, mengais di tempat sampah, atau putus sekolah karena tidak ada biaya. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit. Ini semua jauh dari semangat Sila 2 dan Sila 5 Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pancasila tidak gagal. Namun pelaksanaannya diduga belum sungguh-sungguh dihidupi oleh para pemangku kebijakan. Akibatnya, rakyat kecil yang paling merasakan.
Dulu penjajah mengeruk kekayaan alam dan datang dengan penuh peralatan senjata yang mematikan. Hasil kekayaan dibawa ke negeri mereka. Kini praktik serupa datang dari orang dalam, yang hanya membawa stempel dan tanda tangan, dengan kata-kata manis. Ternyata diduga muncul dalam bentuk korupsi. Uang rakyat yang seharusnya untuk sekolah, rumah sakit, dan jalan, bocor di tengah jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan para oknum.
Data KPK dan ICW setiap tahun selalu menunjukkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Ironisnya, yang dirugikan adalah rakyat kecil. Mereka yang antre berjam-jam di puskesmas, yang anaknya putus sekolah karena biaya, yang jalannya rusak tapi pajak tetap berjalan.
Korupsi bukan hanya mencuri uang. Korupsi mencuri masa depan. Dan itu terasa seperti dijajah lagi, tapi oleh bangsanya sendiri.
Negara kita memiliki ribuan undang-undang dan peraturan. Rak buku hukum di kantor-kantor tebalnya luar biasa. Tapi keadilan diduga masih menjadi komoditas langka.
Lihat saja. Pelaku kecil bisa dipenjara karena mencuri sandal. Sementara kasus besar sering mandek di meja hijau. Timbangan keadilan seakan miring.
Rakyat kecil menjadi takut pada hukum, bukan percaya pada hukum. Padahal salah satu tujuan kemerdekaan adalah memastikan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jika hukum tidak dirasa adil, maka kemerdekaan itu terasa hampa.
Di desa-desa, masih banyak warga yang hidup pas-pasan. Harga naik, lapangan kerja sulit, pupuk mahal. Kemerdekaan terasa jauh ketika perut lapar.
Di kota, generasi muda banyak yang mengeluh “sulit naik kelas”. Bukan karena malas, tapi karena sistem. Akses pendidikan yang bagus mahal. Akses kesehatan yang bagus mahal. Mau usaha kecil, dipersulit birokrasi.
Mereka merdeka secara politik. Ada pemilu, ada kebebasan berbicara. Tapi secara ekonomi dan sosial, banyak yang masih “terbelenggu sistem”. Terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakpastian. Inilah yang diduga menjadi PR besar di usia 81 tahun kemerdekaan.
Penulis tidak menolak kemerdekaan. Justru karena cinta pada negeri ini, kita harus berani jujur. Kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan dengan darah adalah kemerdekaan yang sejahtera, adil, dan bermartabat.
81 tahun adalah waktu yang panjang. Banyak capaian yang sudah kita raih: infrastruktur, demokrasi, teknologi. Itu harus diapresiasi. Tapi mengabaikan persoalan juga bukan solusi.
“Diduga terjebak” bukan vonis. Ini adalah cermin. Agar kita semua, pemerintah, swasta, dan masyarakat, bisa introspeksi. Apakah kebijakan yang dibuat sudah berpihak pada rakyat? Apakah hukum sudah ditegakkan tanpa pandang bulu? Apakah kekayaan negara sudah dinikmati bersama?
Agar kemerdekaan benar-benar dirasakan, negara harus kembali mengamalkan 5 Sila Pancasila secara nyata. Pertama, jauhkan rakyat dari pungutan liar yang memberatkan. Pendidikan dan kesehatan harus berkeadilan sesuai amanat konstitusi. Kedua, basmi korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar. Ketiga, pejabat dan aparat hukum wajib memberi teladan mengamalkan Pancasila, bukan hanya menyuruh rakyat menghafalnya. Jika 3 hal ini berjalan, baru kita berani menjawab: “Ya, Kita Sudah Merdeka!.
Kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajah asing. Tapi juga lepas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.
Para pahlawan sudah menyerahkan nyawa. Giliran kita yang hidup di 81 tahun kemerdekaan ini yang harus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.
Jangan sampai 100 tahun, 200 tahun lagi, anak cucu kita masih bertanya: “Dulu katanya sudah merdeka, kenapa masih begini?.
Mari jadikan peringatan kemerdekaan ini bukan sekadar seremoni. Tapi jadikan titik tolak untuk benar-benar memerdekakan rakyat. Seutuhnya. Karena sampai hari ini, di usia 81 tahun, jawabannya belum. Rakyat baru merdeka setengah-setengah.
Penulis: Zulkifli.
Wartawan http://revolusinusantara.com
